Upaya menjaga kelestarian burung kicau di Indonesia membutuhkan kerja bersama yang terarah dan berkelanjutan. Menyadari urgensi tersebut, Burung Indonesia bersama berbagai pemangku kepentingan menyelenggarakan diskusi bertajuk “Konservasi Burung Kicau: Berbagi Pembelajaran dan Upaya Sinergi” pada 30 Maret 2026 dan “Ragam Model Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pengelolaan Hutan” pada 31 Maret 2026 di Swiss-Belinn Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi ruang penting untuk mempertemukan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga praktisi lapangan dalam membahas tantangan sekaligus merumuskan langkah ke depan bagi konservasi burung kicau dan habitatnya.
BirdLife International telaah status konservasi burung secara global pada sesi awal yang memberikan gambaran tentang posisi Indonesia dalam konteks krisis keanekaragaman hayati dunia. Indonesia diketahui memiliki lebih dari 1.834 spesies burung, dengan ratusan di antaranya berstatus terancam punah, menjadikan upaya konservasi sebagai prioritas mendesak.
Hal tersebut masuk dalam pemaparan Dr. Nigel Collar. Dia adalah ornitolog asal Inggris dan telah bekerja di BirdLife International selama 42 tahun. Awalnya, dia berperan sebagai penyusun International Bird Red Data Book (1981‒2001) lalu terpilih sebagai Leventis Fellow dalam bidang Biologi Konservasi. Dalam kapasitas terakhirnya, ia telah membimbing lebih dari 20 program doktoral tentang burung-burung yang terancam punah dan membantu pemeliharaan daftar taksonomi BirdLife. Dia juga menjabat sebagai ketua bersama Kelompok Ahli Burung Bustard IUCN.
Dalam sesi ini, Collar menegaskan bahwa dunia tengah menghadapi krisis terhadap populasi burung. Ancaman utama datang dari hilangnya habitat, perburuan dan perdagangan, spesies invasif, serta perubahan iklim. Di Asia, tekanan terbesar berasal dari perdagangan burung kicau yang masif, yang memicu fenomena “Asian Songbird Crisis.” Dampaknya tidak hanya pada penurunan populasi, tetapi juga pada terganggunya keseimbangan ekosistem.
Peserta diskusi Konservasi Burung Kicau: Berbagi Pembelajaran dan Upaya Sinergi (Foto: Burung Indonesia/Novi Mesrina Cicionta)
Dalam konteks Indonesia, Pulau Jawa menjadi sorotan utama. Selain memiliki keanekaragaman burung yang tinggi, Jawa juga menjadi muara akhir perdagangan burung kicau yang berasal dari seluruh Indonesia Indonesia. Biodiversity and Conservation Officer Burung Indonesia Achmad Ridha Junaid mengatakan fenomena ini tidak terlepas dari akar budaya yang telah berlangsung lama, di mana memelihara burung dulunya menjadi simbol status sosial. Seiring waktu, praktik ini berkembang menjadi industri besar yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, diperkuat oleh maraknya kontes burung kicau dan meningkatnya permintaan pasar.
Skala industri ini sangat besar, dengan nilai ekonomi mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Namun, di balik itu, tekanan terhadap populasi burung di alam meningkat tajam. Perburuan massal untuk memenuhi permintaan pasar menjadi ancaman nyata bagi banyak spesies, melampaui tekanan dari hilangnya habitat. Perdagangan burung yang kini juga merambah platform digital semakin memperluas jangkauan dan mempercepat laju eksploitasi.
Diskusi hari pertama menekankan bahwa pendekatan konservasi tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan masyarakat. Masyarakat lokal, terutama yang hidup di sekitar hutan, memiliki peran kunci karena memahami kondisi lanskap secara langsung. Pendekatan konservasi berbasis masyarakat dinilai efektif, terutama jika diiringi dengan peningkatan kesejahteraan dan akses terhadap kebutuhan dasar. Dengan demikian, konservasi tidak dipandang sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari solusi.
Selain itu, kolaborasi lintas sektor menjadi hal yang tidak terhindarkan. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga sektor swasta perlu bekerja bersama, termasuk dalam hal inovasi pendanaan dan integrasi konservasi ke dalam pembangunan ekonomi. Upaya mengurangi permintaan terhadap burung tangkapan liar juga menjadi tantangan besar yang memerlukan perubahan perilaku konsumen dalam jangka panjang.
Pentingnya pengelolaan hutan dan keankeragaman hayati yang efektif
Untuk mendukung pelestarian burung, diperlukan pengelolaan hutan berkelanjutan karena hutan sebagai fondasi penting dalam menjaga keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, dilakukan diskusi bertajuk “Ragam Model Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pengelolaan Hutan” pada 31 Maret di di Swiss-Belinn Bogor, Jawa Barat. Diskusi ini berfokus pada pengelolaan hutan untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati sekaligus penguatan daya dukung lingkungan dengan mempertimbangkan integrasi nilai dan kelembagaan lokal dalam pendekatan pengelolaan yang lebih komprehensif.
Hutan di Pulau Jawa, khususnya di wilayah pegunungan, menjadi habitat terakhir bagi banyak spesies burung, termasuk yang terancam punah. Dalam kondisi tutupan hutan yang terbatas, pengelolaan yang efektif menjadi kunci. Berbagai pendekatan dibahas, termasuk perhutanan sosial yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung konservasi. Tidak hanya memberikan akses kelola kepada masyarakat, perhutanan sosial juga dapat dirancang untuk menghasilkan dampak nyata bagi keanekaragaman hayati melalui tata kelola yang baik, pengelolaan yang bertanggung jawab, serta sistem monitoring yang adaptif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tujuan ekologis dan ekonomi dapat berjalan beriringan.
Sejumlah praktik baik dari lapangan turut memperkaya diskusi. Di berbagai wilayah di Jawa, masyarakat telah mengembangkan inisiatif konservasi berbasis komunitas, mulai dari perlindungan habitat, pengembangan ekowisata, hingga penerapan aturan lokal untuk mencegah perburuan. Pengelolaan hutan dan pelestarian keanekaragaman hayati di Pulau Jawa dapat berjalan efektif ketika masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama. Salah satu contoh datang dari Hutan Desa Sugihmukti, di mana masyarakat tidak hanya terlibat sebagai pengelola, tetapi juga sebagai penjaga hutan melalui pembentukan Pasukan Jaga Leuweung (PJL). Kelompok ini menjaga kawasan melalui patroli rutin, monitoring keanekaragaman hayati, pengawasan perburuan, serta pemantauan batas hutan dengan dukungan teknologi seperti aplikasi pemantauan berbasis data.
Peran ini kemudian berkembang dan terintegrasi dengan penguatan ekonomi masyarakat, di mana PJL turut dilibatkan dalam pengembangan wisata edukasi seperti birdwatching sejak 2025, bekerja sama dengan mitra pariwisata dan berperan sebagai pemandu sekaligus agen edukasi konservasi, sehingga membuka peluang diversifikasi pendapatan. Menariknya, pendekatan ini juga mendorong transformasi sosial dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk mantan pemburu yang kini beralih peran menjadi pemandu wisata atau terlibat dalam pengelolaan usaha kopi, menunjukkan bahwa konservasi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan.
Di daerah lain, seperti di Kampung Adat Jalawastu yang berada di Dukuh Jalawastu, Desa Ciseureuh, Kabupaten Brebes di lereng bukit kaki Gunung Kumbang dan Gunung Segara, upaya konservasi dilakukan melalui pelestarian tradisi dan kearifan lokal yang secara turun-temurun karena bergantung pada alam dalam hal pertanian, perkebunan, dan ketersediaan air bersih.
Diskusi Ragam Model Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pengelolaan Hutan (Foto: Burung Indonesia/Fahmy Abdul Aziz)
Ritual adat yang dilakukan meliputi Ngasa, Tundan, Tutulak, dan Ngahuyang Kuwu. Ritual Ngasa berupa doa bersama dan diakhiri dengan makan bersama menggunakan hasil bumi lokal seperti jagung dan umbi-umbian. Ritual Tundan dilakukan untuk mengusir hama tikus dengan cara menangkap sepasang tikus, membacakan mantra, dan melepaskannya ke hutan. Masyarakat juga mematuhi pantangan tertentu yang disebut “Dayeuh Lemah Putih” yang mencakup larangan menggunakan bahan bangunan modern, menanam tanaman tertentu, serta memelihara ternak tertentu.
Sementara itu, Desa Gununggempol, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menunjukkan komitmen melalui peraturan desa yang melarang perburuan burung. Hal ini kemudian dikembangkan menjadi ekowisata birdwatching yang terintegrasi dengan sektor lain. Di Desa Ngargoretno, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah juga mengembangkan ekowisata sebagai alternatif terhadap eksploitasi tambang marmer merah, sekaligus melakukan konservasi melalui penanaman bambu untuk mitigasi bencana dan inventarisasi burung.Beragam contoh ini menunjukkan bahwa konservasi berbasis masyarakat tidak hanya berfokus pada perlindungan ekosistem, tetapi juga terintegrasi dengan aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.
Lebih jauh, praktik-praktik baik yang telah muncul perlu diperluas dan direplikasi di berbagai wilayah lain. Dengan menempatkan konservasi keanekaragaman hayati sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, upaya menjaga kicauan burung di alam dapat menjadi gerakan bersama yang berdampak nyata bagi masa depan keanekaragaman hayati Indonesia.
Forum diskusi yang berlangsung dua hari ini menegaskan keberhasilan konservasi burung kicau dan keanekaragaman hayati di Pulau Jawa tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi multipihak yang kuat dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan di tingkat tapak, dukungan kebijakan yang implementatif, serta skema insentif dan pendanaan yang tepat menjadi faktor penting untuk memastikan praktik-praktik baik dapat terus berjalan dan berkembang.
Di saat yang sama, peran masyarakat lokal sebagai aktor utama perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas, kejelasan pembagian manfaat, serta pengakuan atas inisiatif yang telah mereka lakukan. Dengan dukungan sistem monitoring yang konsisten dan kolaborasi yang setara antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, upaya konservasi tidak hanya berhenti sebagai praktik di tingkat lokal, tetapi dapat berkembang menjadi gerakan yang lebih luas, terstruktur, dan berdampak nyata bagi kelestarian burung kicau dan ekosistem hutan di Indonesia.
